PEPO.id - Syuting film Tumbal Proyek di Gedung C Rusunawa Depok, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, menuai kontroversi. Aktivitas produksi film tersebut diduga memicu gangguan kesehatan penghuni dan kerugian materil.
Film yang diproduksi oleh Dee Company dan disutradarai Jeropoint itu mengangkat kisah nyata hilangnya 21 orang dalam sebuah proyek pembangunan di perbatasan Surabaya dan Madura. Cerita film dikaitkan dengan praktik tumbal proyek yang sarat misteri.
Namun, proses syuting di Rusunawa Depok justru menimbulkan keresahan warga. Koordinator Gedung C, Jay, mengaku kehilangan router wifi miliknya usai lokasi digunakan untuk pengambilan gambar.
Baca Juga: Dilanjutkan Salah Disudahi Perih: Drama Romantis Komedi Terbaru Garin Nugroho & Benni Setiawan
Kehilangan itu berdampak pada pekerjaannya, karena wifi menjadi sarana penting untuk mencari penghasilan sehari-hari. Jay mengaku sudah melayangkan komplain kepada pihak Production House (PH), namun tidak mendapat tanggapan memadai.
Selain kehilangan barang, Jay menuding pihak PH tidak mengembalikan kondisi gedung sebagaimana mestinya. Warna dinding yang berubah akibat aktivitas produksi film belum dikembalikan seperti semula.
“Ketemu saja dengan saya, bicarakan baik-baik. Tidak perlu bermanuver dengan cara-cara yang seolah menciptakan hukum baru,” ujar Jay saat ditemui wartawan.
Lebih jauh, Jay menyebut syuting film itu juga berdampak pada kesehatan warga. Asap buatan yang digunakan dalam pengambilan gambar masuk ke hunian penghuni, membuat beberapa di antaranya mengalami sesak napas.
“Selain kehilangan barang, asap buatan untuk efek film membuat warga sesak napas,” tegasnya.
Jay juga mengungkap persoalan terkait dana retribusi syuting yang seharusnya dikelola oleh koordinator gedung. Menurutnya, jumlah sekitar Rp120 juta justru diserahkan kepada pihak lain tanpa koordinasi yang jelas.
Baca Juga: Drama Korea S Line Tawarkan Misteri Thriller dengan Premis Anti-Mainstream
Alhasil, distribusi dana yang semestinya merata justru menimbulkan polemik. Setiap penghuni disebut menerima Rp500 ribu per pintu, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
“Faktanya, pihak pengendali dana tidak selalu berkoordinasi dengan saya sebagai koordinator gedung. Akibatnya, realisasi di lapangan jauh dari harapan warga,” tutur Jay.
Tidak hanya soal dana, warga juga mengeluhkan jadwal syuting yang melewati batas waktu. Padahal, perjanjian awal hanya sampai pukul 10.00 WIB, tetapi pelaksanaannya berlangsung hingga dini hari.
Baca Juga: Mortal Kombat 2 Tayang 24 Oktober 2025, Hadirkan Pertarungan Brutal dengan Karakter Baru
“Bayangkan saja, proses syuting dari siang sampai menjelang subuh. Wajar kalau warga marah,” ungkap Jay.
Seorang penghuni berinisial ID mengaku hanya menerima uang Rp200 ribu dari hasil retribusi. Pembagian dilakukan dua tahap, masing-masing Rp100 ribu.
“Total saya cuma dikasih Rp200 ribu, awal Rp100 ribu dan sisanya Rp100 ribu di akhir,” katanya.
Baca Juga: Film Musikal Rangga dan Cinta Siap Tayang Akhir 2025, Hadirkan Nostalgia AADC dengan Wajah Baru
Situasi ini semakin memperkeruh hubungan antara warga dan pihak PH. Warga menilai manajemen syuting tidak profesional dan merugikan banyak pihak.
Hingga kini, warga masih menunggu itikad baik dari pihak produksi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka berharap ada tanggung jawab nyata, bukan sekadar janji.