PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat memanfaatkan 10 hari masa perpanjangan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, waktu tambahan tersebut menjadi kesempatan penting untuk menyempurnakan data yang akan memengaruhi arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.
Rudy menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).
Ia meminta camat, kepala desa, lurah, serta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menganggap tambahan waktu tersebut sekadar perpanjangan administratif. Data yang terkumpul harus dipastikan lengkap, akurat, dan mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan.
Baca Juga: APBD Perubahan 2026 Dibahas, Rudy Susmanto Tekankan Transparansi dan Ketepatan Sasaran
“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan,” tegas Rudy.
Menurut Rudy, Sensus Ekonomi memiliki arti strategis karena pelaksanaannya dilakukan setiap 10 tahun. Karena itu, hasil pendataan 2026 akan menjadi salah satu bahan penting untuk mengevaluasi kondisi ekonomi Kabupaten Bogor sekaligus merancang kebijakan pembangunan jangka panjang.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPS dan melakukan sinkronisasi data sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar penyelesaian jumlah pendataan, tetapi harus memastikan data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi riil.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Rudy adalah perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai pendataan harus mampu menangkap perkembangan usaha yang tidak lagi bergantung pada toko atau tempat usaha konvensional.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Dorong Gedung Kesenian Bogor Jadi Pusat Kreativitas Anak Muda
Banyak pelaku usaha kini menjalankan produksi dari rumah dan memasarkan barang melalui platform digital. Model bisnis seperti ini, menurut Rudy, tetap harus tercatat agar perkembangan ekonomi Kabupaten Bogor tidak luput dari pemetaan.
Selain usaha berbasis digital, kawasan permukiman, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya juga diminta menjadi perhatian dalam proses verifikasi.
Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan struktur ekonomi Bogor selama satu dekade terakhir.
Rudy juga mengingatkan bahwa pembenahan data tidak boleh berhenti pada Sensus Ekonomi. Data sosial ekonomi masyarakat dan administrasi kependudukan perlu diperbaiki secara bersamaan.
Ia menilai data Sensus Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki fungsi yang berbeda sehingga membutuhkan pengelolaan serta verifikasi yang tepat.
Persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian. Karena itu, Rudy mendorong percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Bogor agar kualitas data kependudukan semakin baik.
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Di tengah agenda pembenahan data tersebut, Rudy juga menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bogor tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada APBD.
Menurut dia, dunia usaha dan investor harus menjadi bagian dari kolaborasi pembangunan. Investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pelaku usaha. Kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha tetap harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspirasi para pelaku usaha.
Bagi Rudy, data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah maupun dunia usaha membaca potensi Kabupaten Bogor dengan lebih jelas.
Rudy menegaskan, urgensi Sensus Ekonomi 2026 tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini. Data yang disusun akan digunakan untuk membaca kebutuhan pembangunan dalam jangka lebih panjang.
Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran mengerahkan tenaga, pikiran, dan koordinasi selama 10 hari tambahan tersebut. Kesempatan itu dinilai penting untuk memperbaiki data sebelum hasil sensus menjadi salah satu pijakan dalam menentukan kebijakan.
Menurut Rudy, pemerintah saat ini mungkin tidak lagi berada di posisi yang sama ketika hasil pembangunan 2036 mulai terlihat. Namun, keputusan mengenai kualitas data yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sensus Ekonomi 2026, dengan demikian, bukan sekadar pekerjaan pendataan. Bagi Rudy, inilah salah satu kesempatan untuk memastikan pembangunan Bogor dalam 10 tahun mendatang disusun berdasarkan kondisi nyata, bukan perkiraan.***
