PEPO.id — Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung menemui massa di Lapangan Tegar Beriman, Senin (4/5/2026), sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Rudy didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah. Ia memilih berdialog langsung dengan warga untuk mendengar tuntutan sekaligus menyampaikan langkah yang telah dan akan diambil pemerintah daerah.

Rudy mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara terbuka dan santun menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat daerah.

Baca Juga: CFD Tegar Beriman Jadi Ajang Bupati Bogor Perkuat Kedekatan dengan Warga

“Ini wujud bahwa masyarakat hadir dengan cara yang santun, baik, dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menghargai tahapan evaluasi yang sedang dilakukan,” ujarnya.

Ia memastikan, aspirasi warga terkait aktivitas tambang telah diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang, khususnya di wilayah barat Bogor. Rudy berharap hasil evaluasi tersebut dapat segera diumumkan, terutama bagi perusahaan yang telah memiliki izin resmi.

Selain itu, isu kompensasi bagi warga terdampak juga menjadi perhatian. Rudy menyebut masih banyak masyarakat yang menunggu kejelasan bantuan sosial dari pemerintah provinsi.

“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Baca Juga: Respons Cepat dan Terukur, Rudy Susmanto Tekankan Kesiapsiagaan Pemkab Bogor Hadapi Banjir Cigudeg

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD tengah menyiapkan pembangunan jalan khusus tambang. Proyek ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi gangguan terhadap masyarakat, terutama terkait lalu lintas kendaraan berat di jalan umum.

“Pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah masuk tahap penetapan lokasi. Target kami, tahun 2026 pembebasan lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan,” ungkap Rudy.

Menurutnya, keberadaan jalur khusus tersebut akan menjadi jalan tengah antara kebutuhan pembangunan dan kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan, sektor pertambangan tetap memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan material pembangunan.

Di sisi lain, Rudy juga menilai respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup positif. Sejumlah kajian telah dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi guna memastikan kebijakan yang diambil berbasis data.

Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap konflik yang muncul dapat dikelola dengan baik, sekaligus menghadirkan solusi yang adil bagi seluruh pihak.***