PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di tingkat desa, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih, sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Rudy saat menghadiri Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bogor yang digelar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di kawasan Gelora Pakansari, Cibinong, Jumat (6/3/2026).
Menurut Rudy, desa memegang peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program pembangunan nasional. Karena itu, seluruh elemen di tingkat desa, termasuk BPD, perlu memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Program strategis nasional dan daerah harus tetap berjalan di desa, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, percepatan penanganan tuberkulosis, hingga pembangunan infrastruktur desa,” ujar Rudy.
Ia menilai keberhasilan berbagai program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga desa seperti BPD yang memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Kabupaten Bogor sendiri memiliki skala wilayah yang besar, dengan lebih dari 6 juta penduduk, 416 desa, dan 19 kelurahan.
Dengan kondisi tersebut, implementasi program nasional di desa dinilai menjadi kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rudy juga mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi pergantian kepemimpinan di banyak desa seiring berakhirnya masa jabatan kepala desa pada periode 2026 hingga 2027.
Baca Juga: Dash Run Pakansari Diserbu Ratusan Peserta, RudySusmanto Dorong Budaya Hidup Sehat
Situasi ini, menurutnya, tidak boleh menghambat jalannya program-program prioritas pemerintah.
“BPD harus memastikan program pembangunan tetap berjalan, meskipun desa sedang memasuki masa transisi kepemimpinan,” kata Rudy.
Ia mengajak seluruh anggota BPD untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi agar memiliki visi yang sama dalam mengawal pembangunan desa sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menilai penguatan peran BPD sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program pemerintah di tingkat desa.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan dan sesuai aturan.
“Program prioritas nasional harus dikawal bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Reda menambahkan, penguatan pembangunan desa juga sejalan dengan Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan pembangunan dari desa sebagai strategi utama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.***
