PEPO.id - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proses perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan laporan perkembangan perizinan secara berkala, mulai dari permohonan yang telah selesai hingga yang masih menghadapi kendala.
Menurut Rudy, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan ketika muncul persoalan. Pemerintah daerah harus memiliki informasi terkini mengenai setiap tahapan perizinan agar hambatan administrasi dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat mengikuti Rapat Forum Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (3/11).
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa selama hampir satu tahun berjalan, dirinya belum mendapatkan laporan secara berkala dari OPD mengenai perkembangan perizinan yang telah diterbitkan maupun permohonan yang masih diproses.
Padahal, informasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Dengan laporan yang terukur, pemerintah daerah dapat mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus menentukan langkah penyelesaiannya.
Rudy menilai, keterlambatan dalam proses perizinan tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Apalagi, persoalan pelayanan yang terjadi pada satu perangkat daerah dapat berdampak terhadap penilaian masyarakat dan investor kepada pemerintah kabupaten secara keseluruhan.
Karena itu, ia meminta setiap OPD lebih bertanggung jawab dalam memantau proses perizinan sesuai tugas dan kewenangannya. Pelayanan juga tidak boleh bergantung pada instruksi khusus kepala daerah karena seluruh prosedur telah memiliki dasar hukum yang jelas.
"Proses perizinan tidak perlu menunggu arahan khusus, karena pedomannya sudah jelas, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Selain memperbaiki pola pelaporan, Rudy meminta perangkat daerah memaksimalkan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai sarana pemantauan perkembangan perizinan.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan sistem digital harus diikuti dengan kedisiplinan dalam memperbarui data. Tanpa pembaruan informasi secara konsisten, sistem tersebut tidak akan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi pelayanan perizinan.
"Saya ingin mengetahui apa saja yang sudah selesai, apa yang masih dalam proses, serta kendala apa yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai sistem yang seharusnya mempermudah pengawasan justru tidak memberikan informasi karena tidak diperbarui," tegasnya.
Di sisi lain, Rudy juga menekankan perlunya keterbukaan komunikasi antara OPD dan para pengembang. Setiap tahapan pengajuan izin harus dijelaskan secara rinci, termasuk persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga pemohon mengetahui langkah yang harus dilakukan.
Ia menilai, transparansi informasi dan kepastian waktu merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan pelaku usaha. Pemerintah daerah harus mampu memberikan penjelasan secara terbuka apabila suatu permohonan dapat diproses maupun ketika terdapat ketentuan yang belum memungkinkan untuk dipenuhi.
"Kalau bisa sampaikan bisa, kalau tidak bisa sampaikan tidak bisa karena aturan. Begitu juga ketika ada pengembang mengajukan perizinan, sejak awal harus dievaluasi dan disampaikan tahapan apa saja yang harus dipenuhi. Kita bantu dan pandu agar prosesnya berjalan cepat," tegas Rudy.
Menurutnya, pelayanan perizinan yang profesional akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi Kabupaten Bogor. Investor yang mendapatkan pengalaman baik dalam mengurus perizinan berpotensi menyampaikan penilaian positif tersebut kepada pelaku usaha lainnya.
"Ketika investor mendapatkan kepastian hukum dan merasakan proses perizinan yang cepat, mereka tentu akan menyampaikan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, para investor akan melihat Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki iklim investasi yang baik," ungkap Rudy.
Melalui Forum Tata Ruang, Rudy berharap koordinasi antarperangkat daerah semakin efektif. Ia meminta perkembangan setiap proses perizinan terus dievaluasi dan dilaporkan secara rutin agar berbagai hambatan dapat segera diselesaikan.
Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, Pemkab Bogor diharapkan mampu membangun sistem pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.***
