PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pembangunan jalan khusus tambang menjadi langkah penting untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy, keberadaan kendaraan tambang yang selama ini melintas di jalur umum kerap menimbulkan persoalan, mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, hingga risiko kecelakaan bagi warga.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD mendorong percepatan pembangunan jalur khusus yang terpisah dari lalu lintas masyarakat.
“Inilah salah satu solusi yang kami ambil bersama DPRD Kabupaten Bogor agar ketika aktivitas tambang kembali berjalan, operasional kendaraan tambang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujar Rudy, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: Rudy Susmanto Dorong Proses Pembangunan Jalan Tambang, Pembebasan Lahan Ditargetkan Rampung 2026
Ia menjelaskan, proyek jalan khusus tambang kini telah memasuki tahapan penetapan lokasi. Seluruh dokumen terkait, kata dia, sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan.
“Pembangunan jalan khusus tambang tahapannya sudah masuk dalam penetapan lokasi yang sudah kami kirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Setelah penetapan lokasi disahkan, Pemkab Bogor akan langsung melakukan appraisal atau penilaian harga lahan sebelum pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dilakukan.
Rudy menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat selesai pada 2026 agar pembangunan fisik jalan segera dimulai tanpa hambatan berarti.
Baca Juga: Fasilitas Kesehatan Terbanyak di Jabar, Bupati Bogor Dorong Pemerataan Akses Hingga Daerah Terpencil
“Target kami tahun 2026 pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100 persen,” tegasnya.
Ia menilai, pemisahan jalur kendaraan tambang dari jalan umum bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah daerah melindungi keselamatan masyarakat.
Selama ini, aktivitas truk tambang di sejumlah ruas jalan Kabupaten Bogor sering menjadi keluhan warga karena dinilai membahayakan pengendara lain dan memperburuk kondisi infrastruktur.
Meski optimistis proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana, Rudy mengakui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap dibutuhkan, terutama dalam proses kebijakan dan pengesahan administrasi.
“Membangun Bogor membutuhkan dukungan semua pihak. Ada beberapa kebijakan yang kewenangannya bukan berada di Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.***
