PEPO.id — Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah pembenahan tata kelola pemerintahan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).
Fokus utama pertemuan tersebut mencakup reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan, hingga optimalisasi pelayanan publik.
Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir langsung didampingi Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika dan Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman.
Dari pihak KPK, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran.
Baca Juga: Sejarah Konflik Poso dan Jusuf Kalla Sang Juru Penyelamat
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas aspek pengawasan, tetapi juga menyentuh isu strategis lain seperti pengelolaan aset dan keuangan daerah serta peningkatan efektivitas pelayanan publik. Seluruh agenda itu diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan di tengah kompleksitas tantangan pembangunan yang semakin besar. Ia menilai pendampingan dari KPK menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Baca Juga: Rudy Susmanto Sebut Bogorun 2026 Jadi Ruang Kebersamaan dan Persatuan Warga
Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, penguatan nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Rudy juga menambahkan bahwa sinergi antara pengawasan dan pelaksanaan program menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efisien, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan. Ia menilai langkah kolaboratif seperti ini penting untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pengawasan di tingkat daerah.
Menurutnya, koordinasi yang baik antar perangkat daerah, penguatan sistem pengawasan internal, serta konsistensi dalam reformasi birokrasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintahan yang bersih dan efektif.***
