PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di Bandung, Selasa (4/8/2026).

Dalam rapat yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para kepala daerah se-Jawa Barat itu, Rudy menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak boleh dipandang semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan publik yang baik harus ditopang oleh pemerintahan yang bersih. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan,” ujar Rudy.

Baca Juga: Rudy Susmanto Manfaatkan CFD untuk Kampanyekan Pola Hidup Sehat dan Kebersamaan

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh ketika birokrasi bekerja secara akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan. Karena itu, Pemkab Bogor terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mengoptimalkan implementasi MCSP sebagai instrumen pencegahan korupsi.

Rudy menjelaskan, penguatan integritas aparatur menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor. Ia ingin setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain membahas pencegahan korupsi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rudy menilai pengelolaan aset dan ruang yang baik akan memberikan kepastian pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Pemkab Bogor Percepat Persiapan Sekolah Rakyat Jasinga, Fokus pada Siswa Keluarga Prasejahtera

“Tata kelola aset dan tata ruang yang tertib akan mendukung investasi, pembangunan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi berjalan seiring dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagi Rudy, pemerintahan yang bersih bukan sekadar target birokrasi, melainkan syarat utama untuk menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor.***