PEPO.id – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Strategi tersebut ditargetkan untuk menekan ketimpangan antarwilayah, mengurangi kemiskinan, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Rudy dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang membahas persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta penyampaian dan penjadwalan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Jumat (17/7/2026).
Menurut Rudy, penyusunan KUA dan PPAS 2027 menjadi tahap penting karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
Baca Juga: Bupati Bogor Perkuat Sinergi dengan BRIN demi Perikanan Modern dan Berdaya Saing
Dokumen tersebut diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bogor 2025–2029 sebagai dasar mewujudkan visi "Pemerintah Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang".
"Fokus pembangunan tahun 2027 diarahkan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk menurunkan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran," ujar Rudy.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
Di sektor pendapatan daerah, Pemkab Bogor akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Baca Juga: Demi Udara Lebih Sehat, Bupati Bogor Rudy Susmanto Genjot Pengembangan Hutan Kota di 40 Kecamatan
Sementara itu, belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung target RPJMD, memperkuat pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan mempercepat penurunan kemiskinan serta stunting.
Rudy juga memaparkan sejumlah proyek prioritas yang akan didukung melalui belanja modal APBD 2027.
Beberapa di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang (Bomang), pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, dukungan Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, hingga penyediaan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Selain proyek infrastruktur, pemerintah daerah tetap memperkuat dukungan terhadap desa melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta dukungan penyelenggaraan Pilkades Serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.
Pemerintah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi keadaan darurat, bencana, maupun kebutuhan pengendalian inflasi daerah.
Di akhir pemaparannya, Rudy mengakui bahwa penyusunan KUA dan PPAS 2027 masih dihadapkan pada kondisi defisit karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
Meski demikian, ia optimistis pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat dan realistis.
"Kami berharap proses pembahasan KUA dan PPAS ini dapat menyelaraskan prioritas pembangunan dan melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat," katanya.
Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas sinergi selama pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Menurutnya, berbagai saran dan masukan DPRD telah membantu menyempurnakan substansi Raperda hingga mencapai persetujuan bersama.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.***
