PEPO.id — Pemerintah Kabupaten Bogor mengerahkan puluhan truk pengangkut sampah dan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah liar di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Senin (9/3/2026).
Penanganan dilakukan secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna mempercepat pembersihan lokasi yang dipenuhi sampah dalam jumlah besar.
Sejak pagi hari, tim gabungan telah bekerja di lapangan untuk mengangkut sampah yang menumpuk di area tersebut.
Proses pembersihan diperkirakan membutuhkan sekitar 50 unit kendaraan pengangkut sampah karena volume sampah yang cukup besar.
Baca Juga: Pemkab Bogor Kampanyekan Urban Farming untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Pelaksana Tugas Kepala DLH Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji menjelaskan bahwa pada tahap awal pihaknya mengerahkan sekitar 25 unit truk untuk mempercepat pengangkutan.
Jumlah tersebut akan ditambah pada hari berikutnya agar proses pembersihan dapat segera diselesaikan.
“Penanganan sampah liar di Desa Kopo dilakukan secara kolaboratif dengan Dinas Pekerjaan Umum yang membantu penyediaan alat berat. Hari ini kami menyiapkan sekitar 25 kendaraan pengangkut, dan besok akan ditambah sekitar 25 unit lagi,” ujar Bambam.
Ia memperkirakan proses pembersihan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari mengingat besarnya volume sampah di lokasi tersebut.
Namun, pemerintah daerah menargetkan seluruh proses pengangkutan dapat selesai dalam waktu singkat.
Selain melakukan pembersihan, Pemkab Bogor juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Dalam pertemuan tersebut, enam RT di sekitar lokasi menyatakan komitmen untuk tidak lagi menjadikan area tersebut sebagai tempat pembuangan sampah.
Pengawasan juga akan diperketat agar tidak ada lagi pihak dari luar wilayah yang membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut.
Camat Cisarua Heri Risnandar menjelaskan bahwa area tersebut pada awalnya merupakan lokasi pembuangan sampah liar.
Melihat kondisi tersebut, warga setempat sempat berinisiatif mengelola sampah agar lebih terkendali sebelum diangkut oleh DLH.
“Awalnya sampah dibuang secara sembarangan. Kemudian warga mencoba mengelolanya dengan menjadikan lokasi itu sebagai penampungan sementara sebelum diangkut oleh DLH,” jelas Heri.
Ia menambahkan bahwa warga bahkan melakukan iuran untuk membantu biaya operasional pengangkutan sampah.
Namun, upaya tersebut terkendala karena banyak pihak dari luar wilayah yang turut membuang sampah di lokasi tersebut.
Pemerintah kecamatan sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pengawasan, termasuk patroli untuk menertibkan pembuangan sampah liar.
Namun keterbatasan personel membuat pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah kecamatan bersama desa terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Kawasan Rumah Lingkungan (KRL) yang telah berjalan sejak 2018.
Selain itu, setiap RT juga didorong memiliki bank sampah unit guna memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan rencana pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).
Beberapa lokasi telah disurvei sejak tahun lalu, termasuk upaya koordinasi dengan pihak PTPN untuk mencari lahan yang memungkinkan dan tidak berada di dekat permukiman warga.
“Jika pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan dan dilakukan secara serentak, maka beban penanganan sampah akan jauh lebih ringan,” kata Heri.
Sementara itu, Kepala Desa Kopo Wiwin Wildan menyatakan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah penanganan sejak lama, termasuk berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan bahwa petugas kebersihan dari tiga RW secara rutin mengumpulkan sampah dari warga untuk kemudian dibawa ke titik penampungan sementara sebelum diangkut oleh DLH.
Warga juga telah mulai melakukan pemilahan sampah, seperti memisahkan sampah plastik dan jenis lainnya.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya sejak lama bersama DLH. Petugas kebersihan dari tiga RW juga rutin mengumpulkan sampah dari masyarakat,” ujar Wiwin.
Meski demikian, pihak desa masih menghadapi kendala di lapangan, terutama terkait ketidakseimbangan antara volume sampah yang masuk dengan kapasitas pengangkutan yang tersedia.***
