PEPO.id — Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan seluruh proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus tambang dapat selesai pada 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut proyek tersebut menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi gangguan aktivitas kendaraan tambang di jalur umum.
Menurut Rudy, tahapan penetapan lokasi untuk pembangunan jalan khusus tambang telah rampung dan dokumennya sudah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan pengesahan.
“Pembangunan jalan khusus tambang tahapannya sudah masuk dalam penetapan lokasi yang sudah kami kirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: Fasilitas Kesehatan Terbanyak di Jabar, Bupati Bogor Dorong Pemerataan Akses Hingga Daerah Terpencil
Ia menjelaskan, setelah penetapan lokasi disahkan, pemerintah daerah akan langsung masuk ke tahap appraisal atau penilaian harga lahan. Proses tersebut menjadi dasar untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah.
“Pada saat penetapan lokasinya sudah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami langsung melakukan appraisal. Target kami tahun 2026 pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100 persen,” tegas Rudy.
Pembangunan jalan khusus tambang, lanjutnya, merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor. Kebijakan ini diambil untuk mencari titik tengah antara kepentingan aktivitas pertambangan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.
Selama ini, lalu lintas kendaraan tambang kerap dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu aktivitas harian dan berpotensi mempercepat kerusakan jalan umum.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Bidik Juara Porprov, Rudy Susmanto Fokus Prioritaskan Pembinaan Atlet Lokal
“Inilah salah satu solusi yang kami ambil bersama DPRD Kabupaten Bogor agar ketika aktivitas tambang kembali berjalan, operasional kendaraan tambang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya,” katanya.
Rudy menambahkan, apabila proses pembebasan lahan dapat diselesaikan sesuai target, tahap konstruksi jalan khusus tambang akan segera dimulai sehingga proyek bisa berjalan lebih cepat.
Meski optimistis, ia mengakui keberhasilan pembangunan proyek tersebut membutuhkan dukungan lintas pemerintah, terutama karena sejumlah kewenangan strategis berada di tingkat provinsi.
“Membangun Bogor membutuhkan dukungan semua pihak. Ada beberapa kebijakan yang kewenangannya bukan berada di Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.***
