PEPO - Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan kenaikan bantuan keuangan infrastruktur desa menjadi Rp1,5 miliar per desa mulai tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini digulirkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok serta memperkuat fasilitas dasar yang menopang aktivitas masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, peningkatan alokasi tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya.
Pada 2025, setiap desa telah menerima bantuan Rp1 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar. Tahun depan, angkanya dinaikkan sebesar 50 persen.
“Tahun ini kami tingkatkan menjadi Rp1,5 miliar per desa. Pemerataan pembangunan harus dilakukan,” ujar Rudy dalam keterangannya.
Menurutnya, tambahan anggaran menjadi kebutuhan mendesak mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor serta masih adanya desa yang membutuhkan percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur jalan.
Baca Juga: Pemkab Bogor Siapkan Program Beasiswa, Satu Desa Satu Sarjana Jadi Prioritas Rudy Susmanto
Jalan desa dinilai sebagai elemen vital yang menentukan kelancaran aktivitas warga sehari-hari.
Akses jalan yang memadai berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian, kelancaran transportasi anak sekolah, hingga kemudahan masyarakat menuju fasilitas kesehatan.
Karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan desa menjadi prioritas dalam penggunaan dana bantuan tersebut.
Baca Juga: Banjir Berulang di Babakan Madang, Bupati Bogor Siapkan Hunian Baru untuk Warga Desa Cijayanti
Dalam beberapa kunjungan kerja, Rudy meninjau langsung pelaksanaan proyek peningkatan jalan desa yang dibiayai melalui skema bantuan keuangan.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing, sebagai bagian dari penguatan peran dan kewenangan desa dalam mengelola pembangunan di wilayahnya.
Pemkab Bogor menargetkan perbaikan infrastruktur dapat menjangkau 40 kecamatan dengan ratusan desa yang tersebar di seluruh kabupaten.
Dengan cakupan wilayah yang luas dan karakter geografis yang beragam, percepatan pembangunan membutuhkan dukungan fiskal yang memadai sekaligus sistem pengawasan yang ketat.
Baca Juga: Banjir Berulang di Babakan Madang, Bupati Bogor Siapkan Hunian Baru untuk Warga Desa Cijayanti
Selain pembangunan jalan desa, dana bantuan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas lain.
Perbaikan jembatan kecil, saluran drainase, sarana air bersih, hingga fasilitas umum penunjang aktivitas warga menjadi bagian dari opsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diiringi tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Respon Cepat Bupati Bogor, Sungai Cijayanti Dinormalisasi Usai Banjir Rendam Babakan Madang
Setiap penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kebijakan ini sekaligus menjadi penegasan arah pembangunan Kabupaten Bogor yang tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan lima tahun mendatang.
Dengan kenaikan bantuan menjadi Rp1,5 miliar per desa, Pemkab Bogor berharap percepatan pembangunan dapat berjalan lebih merata.
Infrastruktur yang lebih baik diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing wilayah di tingkat regional.
Langkah ini juga diharapkan memperkecil kesenjangan antarwilayah, sehingga pembangunan tidak lagi bertumpu pada pusat-pusat ekonomi semata, melainkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di pelosok.
