PEPO.id — Pemerintah Kabupaten Bogor memusatkan pelaksanaan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah di Stadion Pakansari, Sabtu (20/3/2026). Selain ibadah bersama, pemerintah daerah juga menggelar open house terbuka yang memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan jajaran pimpinan daerah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, pemindahan lokasi dilakukan karena Lapangan Tegar Beriman, yang selama ini menjadi pusat pelaksanaan salat Id, tengah menjalani proses revitalisasi kawasan alun-alun.

Menurutnya, perubahan tempat tidak mengurangi makna utama Idul Fitri sebagai momentum kebersamaan antara pemerintah dan warga. Justru, penggunaan stadion dinilai memberi ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Pesan Haru Bupati Bogor untuk Sopir Mudik Gratis: Keselamatan Lebih Penting..

Perayaan tahun ini juga dikemas berbeda. Jika sebelumnya agenda silaturahmi digelar secara terbatas, kini Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor memilih membaur langsung di tengah masyarakat melalui open house yang terpusat di lokasi salat.

Sejumlah pedagang kaki lima yang tetap berjualan saat Lebaran turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah membeli dagangan mereka untuk kemudian dibagikan gratis kepada warga yang hadir, sehingga suasana perayaan terasa lebih inklusif sekaligus menggerakkan ekonomi kecil.

Tak hanya itu, anak-anak yatim dari berbagai yayasan di sekitar kawasan stadion juga diundang untuk merayakan hari kemenangan bersama jajaran pimpinan daerah.

Guna mempermudah akses masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyiapkan armada angkutan dari beberapa titik keberangkatan menuju stadion. Fasilitas ini disediakan mengingat jarak dari pintu masuk kompleks olahraga ke area utama cukup jauh untuk ditempuh пешjalan kaki.

Baca Juga: Rudy Susmanto Turun Langsung Pantau Harga dan Distribusi Sembako, Pastikan Stabil Jelang Idul Fitri

Rudy berharap rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi terbuka sekaligus mendekatkan masyarakat dengan para pemangku kebijakan di daerah.***