PEPO.id — Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi serta memperkuat sistem pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK yang digelar di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan itu dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran.

Baca Juga: Gandeng KPK, Rudy Susmanto Dorong Tata Kelola Transparan dan Pelayanan Publik Berkualitas

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, hingga pengelolaan aset dan keuangan daerah. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal juga menjadi fokus utama untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kolaborasi dengan KPK merupakan langkah penting dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang benar. Ia menyebut kompleksitas tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor membutuhkan dukungan dan pendampingan dari lembaga pengawas seperti KPK.

“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy.

Baca Juga: Bupati Bogor Hadiri Shalat Subuh Berjamaah, Ajak Warga Kuatkan Iman dan Pererat Silaturahmi

Rudy juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penguatan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.

Selain itu, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan KPK tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga pada pencegahan potensi penyimpangan sejak dini melalui perbaikan sistem dan tata kelola.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi komitmen Pemkab Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara KPK dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi lintas perangkat daerah harus terus ditingkatkan agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.***