CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya memperluas manfaat program bedah rumah dengan menghubungkannya pada berbagai bantuan pemberdayaan ekonomi. Bupati Bogor Rudy Susmanto ingin keluarga penerima bantuan perbaikan rumah tidak hanya memiliki tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga mendapat kesempatan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Arahan tersebut disampaikan Rudy saat memimpin rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bogor, Senin (16/11). Pertemuan itu sekaligus menjadi bagian dari persiapan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Bogor.

Rudy mengatakan, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah telah menjangkau belasan ribu penerima manfaat selama 2025 hingga 2026. Untuk pelaksanaan berikutnya, pemerintah daerah akan memperkuat proses verifikasi agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Penentuan penerima manfaat tersebut akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rudy menegaskan, bantuan perbaikan rumah diarahkan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil satu.

“Dengan adanya data tunggal atau DTSEN, kita pastikan penerima manfaat bedah rumah, Rutilahu, maupun BSPS masuk dalam kategori desil satu,” ungkap Rudy.

Selain memastikan ketepatan sasaran, Rudy meminta perangkat daerah menyinergikan program bantuan perumahan dengan dukungan ekonomi. Menurutnya, perbaikan tempat tinggal perlu diikuti upaya memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sejumlah program yang dapat diintegrasikan berasal dari berbagai sektor. Dinas Koperasi dan UMKM, misalnya, memiliki bantuan untuk mendukung pelaku usaha. Sementara itu, sektor perikanan dan peternakan dapat berkontribusi melalui bantuan ternak maupun pengembangan kegiatan usaha produktif.

Rudy berharap keluarga yang menerima bantuan bedah rumah juga dapat mengakses program-program tersebut sesuai kebutuhan dan kriteria masing-masing.

“Kita ingin memastikan mereka juga menjadi penerima program-program pemerintah tersebut. Jadi, bukan hanya rumahnya yang diperbaiki, tetapi dari sisi ekonomi masyarakat juga ikut diperbaiki bersama-sama,” tegasnya.

Melalui pendekatan terpadu ini, Pemkab Bogor ingin mendorong penanganan kemiskinan yang tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kolaborasi antar-OPD diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi keluarga penerima manfaat sehingga peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.***