PEPO.id — Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor mulai mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberagaman budaya sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (6/5/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dan dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Jaro Ade, jajaran Forkopimda, serta perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan pemerintah daerah membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penyampaian rancangan perda usulan prakarsa DPRD terkait masyarakat hukum adat, penetapan keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, hingga penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2025–2026.
Baca Juga: Rudy Susmanto Dorong Proses Pembangunan Jalan Tambang, Pembebasan Lahan Ditargetkan Rampung 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
“Seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ menjadi catatan penting bagi kami di Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Rudy, berbagai rekomendasi tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Bidik Juara Porprov, Rudy Susmanto Fokus Prioritaskan Pembinaan Atlet Lokal
Ia juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam mendorong perda perlindungan masyarakat adat. Rudy menilai Kabupaten Bogor memiliki keragaman budaya dan karakter wilayah yang menjadi kekuatan besar bagi daerah.
“Bogor memiliki karakteristik wilayah yang beragam dengan akulturasi budaya yang kuat. Ini menjadi kekayaan yang harus kita rawat bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan warga dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ke depan.
“Kekuatan terbesar kita adalah dukungan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun Kabupaten Bogor ke depan,” tegasnya.***
