PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menempatkan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu pijakan penting untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor dalam satu dekade mendatang.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memanfaatkan masa perpanjangan pendataan untuk memastikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha benar-benar tergambar dalam data.
Pernyataan itu disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) sekaligus membahas tindak lanjut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: Ada 10 Hari Tambahan, Rudy Susmanto Minta Data Sensus Ekonomi Bogor Segera Disempurnakan
Menurut Rudy, kebijakan pembangunan tidak boleh disusun berdasarkan perkiraan semata. Data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat membaca perubahan struktur ekonomi sekaligus menentukan program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sensus Ekonomi yang digelar setiap 10 tahun, kata dia, memiliki posisi strategis karena hasilnya dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pembangunan hingga 2036. Data tersebut juga penting bagi dunia usaha dan investor untuk melihat potensi ekonomi Kabupaten Bogor.
Karena itu, Rudy meminta seluruh aktivitas ekonomi, baik sektor pertanian maupun nonpertanian, dipastikan masuk dalam pendataan. Ia menilai perkembangan ekonomi selama satu dekade terakhir harus tercermin secara utuh, termasuk munculnya berbagai model usaha baru.
Baca Juga: APBD Perubahan 2026 Dibahas, Rudy Susmanto Tekankan Transparansi dan Ketepatan Sasaran
Masa perpanjangan pendataan selama 10 hari diminta tidak disia-siakan. Camat, kepala desa, lurah, serta seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dengan BPS dan melakukan sinkronisasi data sesuai kewenangan masing-masing.
Rudy secara khusus menyoroti perkembangan usaha berbasis digital. Menurutnya, perubahan pola bisnis membuat banyak pelaku usaha tidak lagi memiliki toko atau tempat usaha konvensional. Sebagian menjalankan kegiatan produksi dari rumah dan memasarkan produknya melalui platform digital.
Kondisi tersebut, menurut Rudy, harus menjadi bagian dari proses verifikasi agar data ekonomi Kabupaten Bogor tidak tertinggal dari perubahan aktivitas masyarakat.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Dorong Gedung Kesenian Bogor Jadi Pusat Kreativitas Anak Muda
Selain pendataan ekonomi, Pemkab Bogor juga diminta memperbaiki kualitas data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Rudy menilai data Sensus Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki fungsi berbeda sehingga keduanya perlu dikelola dan diverifikasi secara tepat.
Ia juga mendorong percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari upaya memperkuat akurasi data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.
Di sisi pembangunan ekonomi, Rudy menegaskan Kabupaten Bogor tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kolaborasi dengan sektor swasta dan investor diperlukan untuk memperluas lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pelaku usaha. Namun, seluruh kebijakan tetap harus berjalan sesuai aturan serta mempertimbangkan aspirasi dunia usaha.
Bagi Rudy, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan pemerintah. Hasilnya akan menjadi gambaran kondisi ekonomi Kabupaten Bogor yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan dalam jangka panjang.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah bekerja bersama agar data yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi benar-benar dapat menjadi dasar pembangunan daerah.
Rudy menegaskan bahwa hasil pendataan saat ini akan memiliki dampak jauh melampaui kepentingan pemerintah daerah pada 2026. Data tersebut diharapkan dapat membantu menentukan arah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi selama 10 tahun berikutnya.***
