PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa hasil survei evaluasi publik satu tahun pemerintahan tidak hanya digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga dijadikan landasan dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor ke depan.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin ekspose hasil survei evaluasi publik yang dihadiri jajaran perangkat daerah di Aula Soekarno Hatta, Cibinong, Selasa (10/3/2026). Menurutnya, data yang dihimpun dari survei tersebut akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan program pembangunan sekaligus penataan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Survei ini bukan sekadar menilai kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Kami ingin menjadikannya dasar untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, survei tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor. Berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari layanan kesehatan, tingkat kemiskinan, daerah rawan bencana, hingga potensi budaya dan pariwisata.
Baca Juga: Pemkab Bogor Perkuat Sistem Keuangan Digital, 60 Persen Pajak Kini Sudah Non-Tunai
Rudy meminta setiap perangkat daerah menindaklanjuti hasil survei dengan kajian lebih mendalam sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan cara itu, kebijakan yang dirumuskan pemerintah diharapkan lebih terarah dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap intervensi program pembangunan harus disusun berdasarkan data yang jelas dan analisis yang komprehensif. Ia mencontohkan dalam program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah harus mengetahui secara detail wilayah yang paling rentan agar bantuan dan program pemberdayaan dapat tepat sasaran.
“Kalau ingin mengurangi angka kemiskinan, kita harus tahu titik wilayah yang paling membutuhkan. Program tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Rudy juga menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah. Pembangunan infrastruktur, misalnya, harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, apakah masyarakat lebih membutuhkan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, atau sistem drainase.
Baca Juga: Tumpukan Sampah Liar di Cisarua Dibersihkan, Pemkab Bogor Kerahkan 50 Truk
Ia juga mengingatkan bahwa capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah bukan semata hasil kerja kepala daerah, melainkan kontribusi seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelayanan publik.
“Tingkat kepuasan masyarakat adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Keberhasilan pemerintah lahir dari sinergi dan kolaborasi yang kuat,” tegas Rudy.
Bupati Bogor berharap hasil survei tersebut dapat menjadi pijakan penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan pada tahun 2026, termasuk dalam penyusunan perubahan APBD agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, satu tahun masa pemerintahan yang telah dilalui menjadi tahap awal untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan berbagai program pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
“Ke depan kita akan terus menyempurnakan berbagai program pembangunan. Saya dan Wakil Bupati tidak bisa bekerja sendiri, keberhasilan Kabupaten Bogor adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” pungkasnya.***
