PEPO.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara resmi menetapkan pemenuhan jaminan kesehatan menyeluruh melalui skema Universal Health Coverage (UHC) hingga mencapai 100 persen.

Kebijakan pro-rakyat ini disahkan sebagai fondasi utama pelayanan publik untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Bogor mengakses fasilitas medis tanpa terkendala biaya.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa implementasi penuh UHC 100 persen ini mulai dieksekusi sepanjang tahun anggaran 2026.

Meski harus menguras kemampuan fiskal daerah, langkah berani ini diambil sebagai bentuk komitmen mutlak pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Hadiri Maulid Nabi di Cilejet, Ade Ruhandi Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid dan Pesantren

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Bogor menyedot kas daerah hampir menyentuh angka Rp1 triliun setiap tahunnya guna menanggung iuran kepesertaan BPJS Kesehatan warga.

"Salah satu kebijakan strategis yang mungkin tidak semua kabupaten atau kota berani mengambil langkah serupa adalah penerapan UHC 100 persen ini. Untuk mempersiapkan UHC total yang dimulai tahun 2026, kami mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan dengan nilai mencapai kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun," tegas Rudy Susmanto di Cibinong, Selasa (1/9/2026).

Rudy menjelaskan, penyusunan postur APBD Kabupaten Bogor kini difokuskan pada pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) yang berdampak langsung ke akar rumput. Selain menyuntikkan anggaran raksasa di sektor kesehatan, Pemkab Bogor bersama DPRD sepakat mengucurkan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa sebesar Rp1,5 miliar untuk masing-masing dari 416 desa.

Baca Juga: Hadiri Temu Akbar 110 Tahun, Rudy Susmanto Janjikan Penguatan Pendidikan Madrasah di Kabupaten Bogor

Alokasi dana desa tersebut dirancang secara holistik. Selain difokuskan pada perbaikan sarana fisik dan ekonomi warga, anggaran itu diwajibkan menyasar program beasiswa minimal satu sarjana per desa setiap tahunnya, penguatan insentif guru ngaji, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Melalui integrasi program dari tingkat kabupaten hingga pelosok desa, Pemkab Bogor optimistis dapat memangkas ketimpangan layanan dasar sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.***